Gubernur Khofifah Tetapkan Tarif Ojek dan Taksi Daring di Jatim Per 10 Juli 2023

Berita, Surabaya301 Dilihat

SURABAYA-Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, telah menetapkan tarif resmi untuk layanan ojek daring (kendaraan roda dua) dan taksi daring (kendaraan roda empat) di wilayah Jawa Timur. Keputusan Gubernur (Kepgub) ini, yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2023, akan mulai berlaku efektif guna menciptakan ekosistem transportasi massal berbasis digital yang lebih teratur dan adil.

Menurut Kepgub Jatim Nomor 188/291/KPTS/013/2023 yang mengatur tarif ojek daring, tarif biaya jasa akan memiliki batas bawah sebesar Rp2 ribu per kilometer dan batas atas sebesar Rp2.500 per kilometer. Selain itu, terdapat juga tarif jasa minimal sebesar Rp8 ribu hingga Rp10 ribu, tergantung pada jarak tempuh yang ditempuh oleh pengguna.

Sementara itu, Kepgub Jatim Nomor 188/290/KPTS/013/2023 yang mengatur tarif taksi daring, menetapkan batas bawah tarif per kilometer sebesar Rp3.800 dan batas atasnya sebesar Rp6.500. Tarif minimal sebesar Rp15.200 per kilometer juga diatur untuk jarak tempuh empat kilometer pertama yang harus dibayarkan oleh penumpang.

Dilansir dari berita Antara (22/07/2023) “Ada dua Kepgub yang saya tanda tangani pada 10 Juli 2023. Pertama, Kepgub Jatim Nomor 188/291/KPTS/013/2023 untuk ojek daring atau kendaraan roda dua. Kedua Kepgub Jatim Nomor 188/290/KPTS/013/2023 untuk taksi daring atau kendaraan roda empat,” katanya kepada wartawan di Surabaya, Jumat.

Penetapan kedua Kepgub ini melibatkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jatim, kelompok pengemudi ojek dan taksi daring, serta aplikator. Tujuan utama dari keputusan ini adalah untuk menciptakan lingkungan transportasi digital yang lebih baik dan mencegah persaingan tidak sehat antara aplikator. Selain itu, diharapkan pula bahwa keputusan ini dapat meningkatkan kesejahteraan para pengemudi yang menjadi bagian dari industri layanan transportasi daring di Jawa Timur.

“Kami berharap dengan ditetapkannya kedua Kepgub ini bisa membuat ekosistem transportasi massal berbasis digital berjalan lebih baik dan mencegah persaingan tidak sehat antar aplikator. Selain itu, melalui Kepgub ini diharapkan kesejahteraan para pengemudi bisa semakin meningkat,” ujarnya.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa Kepgub yang telah ditetapkan memiliki kekuatan hukum dan siapapun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Untuk memastikan kepatuhan terhadap keputusan ini, pihaknya juga telah menginstruksikan jajarannya untuk mengawasi pelaksanaannya secara ketat. Sosialisasi tentang kebijakan tarif baru ini juga akan digencarkan untuk memastikan pemahaman dan kesadaran dari masyarakat dan para pengemudi tentang aturan yang berlaku.

Dengan penetapan tarif resmi untuk ojek dan taksi daring yang berlaku mulai 10 Juli 2023 ini, diharapkan bahwa layanan transportasi berbasis digital di Jawa Timur dapat berjalan lebih teratur, adil, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pengguna dan pengemudi.***